Jakarta, TAMBANG – PT Pertamina (Persero) bakal membangun membangun zona penyangga atau buffer zone di area Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara. Rencana itu digulirkan untuk menyikapi peristiwa ledakan depo Plumpang yang menelan korban jiwa pada beberapa waktu lalu.

Menurut VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, pembangunan buffer zone merupakan langkah awal yang sifatnya sementara untuk mencegah tragedi nahas tersebut terulang.

Nantinya dalam jangka panjang, Pertamina tetap akan merelokasi depo tersebut ke tanah reklamasi PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Pasalnya, Pertamina butuh waktu karena relokasi Depo membutuhkan biaya yang mahal dan perencanaan yang kompleks.

“Sekarang kami sudah mengarah ke pembuatan buffer zone. Pindah iya betul, tapi itu rencana jangka panjang. Kita enggak bisa langsung pindahin gitu. Bangun TBBM itu kompleks, kayak bangun pabrik mahal,” ungkap Fadjar saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat (31/3).

Untuk urusan lahan di Kalibaru, sambung Fadjar, direncanakan akan beres pada akhir 2024. Kemudian, proses pembangunan depo butuh tempo hingga 4 tahun. Sambil jalan, Pertamina ingin membangun buffer zone dulu di Plumpang.

Saat ini, depo Plumpang masih menjadi andalan. Setidaknya menampung sekaligus menyalurkan bahan bakar sebanyak 15% dari total stok nasional, yang dipasok untuk memenuhi kebutuhan 19 kabupaten/kota di kawasan Jabodetabek.

“Kalau itu berhenti sehari saja, kebayang Jabodetabek akan seperti apa, jadi sekarang yang penting adalah buffer zone,” jelas Fadjar.

“Proses pembangunan (depo) butuh waktu 3 sampai 4 tahun. Sambil berjalan, buffer zona dulu biar lebih safety,” sambungnya.

Pertamina terus berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait hingga Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pembangunan buffer zone itu. Pelibatan lintas sektor diperlukan untuk dapat segera mengeksekusi rencana Pertamina.

Kalau rencana buffer zone di depo Plumpang berhasil, Pertamina bakal mengimplementasikan untuk depo lainnya. Tercatat, setidaknya ada 9 depo di wilayah lain yang berisiko tinggi karena beririsan dengan permukiman warga. Sehingga, perlu dibangun batas aman.

“Kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan Kementerian ATR, Kemenko Marves, Pemprov (DKI), Pemkot segala macam ya, untuk supaya satu suara bahwa buffer zone itu penting sekarang,” tandasnya.

“Plumpang akan kami jadikan pilot project. Hasil audit ada 9 kurang lebih TBBM yang serupa dengan Plumpang. Kalau ini berhasil secara legalitas dan aturan aman, bisa diteruskan ke tempat lain,” pungkas Fadjar.