Dukung Perpanjangan Kontrak, DPR Pastikan Tidak Ada Hambatan di Daerah •
Central Processing Plant di Jabung, Jambi, yang dioperasikan oleh PetroChina International Jabung Ltd.
Jakarta, – Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mendukung Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah lama beroperasi di Indonesia untuk memperpanjang kontrak. KKKS pun diminta untuk memaksimalkan program eksplorasi dan pengembangan blok migas yang telah diperpanjang kontraknya.
Salah satunya adalah PetroChina International Jabung Ltd., yang kontraknya baru diperpanjang tahun 2023 ini.
“Sekarang ini di daerah tidak ada masalah yang terlalu serius. Kalaupun ada masalah dan gejolak kecil di daerah maupun sekitar wilayah kerja itu adalah hal biasa. Jadi, investor dan KKKS tidak perlu ragu untuk memaksimalkan pengembangan lapangan migas agar ada peningkatan produksi migas yang lebih signifikan tahun ini,” ujar Rofik, Kamis (24/8).
Menurutnya, tantangan yang dihadapi KKKS dalam pengelolaan hulu migas nasional tidaklah mudah. Apalagi di tahun politik jelang pemilihan umum (pemilu) tahun depan.
Namun Rofik yakin, selain aspek pendanaan dan penggunaan teknologi maju, dukungan kuat serta sinergi yang erat antar lembaga dan instansi terkait baik di tingkat pusat dan daerah juga memegang peranan sangat penting.
Menurutnya, perhelatan akbar lima tahunan seperti Pilpres, Pileg dan Pilkada bukanlah kendala dalam pengembangan operasi migas yang berjangka panjang. Apalagi investasi migas di Indonesia saat ini masih menarik karena peluang investasi terbuka lebar dan semua hambatan usaha sudah tidak ada lagi.
“Saya optimis blok Jabung yang dikelola oleh KKKS PetroChina di Jambi, ataupun blok Rokan di Riau yang dikelola oleh Pertamina Hulu dan blok Cepu di Jatim yang selama ini menjadi andalan kita akan meningkat produksinya. KKKS harus tetap fokus untuk memaksimalkan pengembangan lapangan migasnya agar diperoleh manfaat yang optimal untuk negara dan masyarakat,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Lebih lanjut, Rofik menyampaikan bahwa proses transformasi energi memang tidak terelakkan tapi dalam waktu cukup lama Indonesia masih akan tetap andalkan energi fosil. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung industri hulu migas berjuang untuk mengejar target produksi minyak satu juta BOPD dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030.
Hal senada juga disampaikan oleh ekonom sekaligus Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat, Ade Manggala Hardianto. Malahan Ade mengingatkan pemerintah dan SKK Migas tetap fokus mendorong berbagai aspek lain untuk menjamin peningkatan produksi migas.
“Selain soal investasi, soal insentif fiskal dan non-fiskal, koordinasi antar kementerian, kebijakan satu pintu yang proaktif di pusat dan daerah maupun kepastian hukum sangat penting diperhatikan,” ucapnya.
Ade juga menyinggung beberapa perusahaan migas dunia yang hengkang dari Indonesia, seperti Chevron, Shell, Total, dan Conocophilips. Hal ini tentunya menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai iklim investasi bisnis hulu migas di Indonesia dan regulasi maupun peraturan terkait energi yang ada di daerah.
“Pada masa transisi menjelang pergantian kepemimpinan nasional dan kepala daerah seperti saat ini, stabilitas perekonomian dan iklim investasi harus terus terjaga. Tentunya, nuansa ketidakpastian di dunia bisnis tidak boleh terjadi. Sebaliknya, dukungan dan berbagai fasilitas bagi dunia usaha harus diberikan agar laju investasi terus meningkat. Sehingga, investor yang masuk dan beroperasi di daerah merasa aman dan nyaman,” ungkapnya.
Meski begitu, Ade menilai upaya pemerintah sudah cukup bagus untuk menarik investor. Diantaranya melalui beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya, kebijakan one door service policy.
“Pemerintah memberikan keleluasaan bagi investor memilih rezim kontrak menggunakan gross split atau cost recovery. Lalu beberapa fiskal insentif juga sudah diberikan,” ujarnya.