Bali Commitment untuk Kejar Target Produksi Migas •
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menyampaikan bahwa Bali Commitment mendorong para Kontraktor KKS untuk melakukan kegiatan yang agresif dan masif.
Nusa Dua, – Manajemen SKK Migas dan para CEO Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah menyiapkan dan menandatangani Bali Commitment, yaitu kesepakatan bersama untuk mencapai target produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030. Komitmen tersebut akan menjadi panduan kedua belah pihak dalam melaksanaan pekerjaan harian.
Penandatanganan Bali Commitment dilakukan dalam acara the 6th CEO Forum yang digelar di Nusa Dua, Bali, Kamis (21/9). Pertemuan manajemen tingkat tinggi di sektor hulu migas ini diselenggarakan di hari kedua the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 (ICIUOG 2023) yang berlangsung dari 20 sampai 22 September 2022.
“Tadi SKK Migas dan KKKS telah menyiapkan dan menandatanganai Bali Commitment, yang diharapkan akan menjadi panduan kami dalam melaksanakan pekerjaan setiap harinya,” ujar Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto.
Bali Commitment antara lain berisi deklarasi komitmen para CEO KKKS untuk melakukan upaya-upaya jangka pendek untuk mempersempit kesenjangan produksi 2023 terhadap target APBN 2023 dan terhadap target 2030 dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha hulu migas secara massif, agresif dan efisien. Para CEO juga berkomitmen menyiapkan program kerja dan anggaran atau Work Program and Budget (WP&B) tahun 2024 secara masif, agresif dan efisien sesuai dengan komitmen-komitmen kepada pemerintah dan target tahun 2030.
“Semua ini tentunya juga dibarengi dengan komitmen untuk memastikan kegiatan operasi dilaksanakan dengan menerapkan standard keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan,” ujar Dwi.
Tidak hanya berisi komitmen para CEO KKKS, Bali Commitment juga berisi deklrasi komitmen manajemen SKK Migas. Dalam hal ini, kepala SKK Migas, Wakil Kepala, dan jajaran manajemen lainnya berkomitmen untuk mempercepat proses-proses persetujuan yang kewenangannya berada di SKK Migas; mengupayakan percepatan perolehan perizinan; memediasi dan mempercepat proses pembebasan lahan; dan merekomendasikan persetujuan untuk mendapat stimulus yang diperlukan guna mendukung keekonomian proyek KKKS.
