Sesi Dialog Transisi Energi Nasional pada hari pertama ISEW 2024, dengan topik Merencanakan Pondasi Transisi Energi Menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, – Gelaran Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024 resmi dibuka, Selasa (10/9). Forum tahunan yang berfokus pada kemajuan energi berkelanjutan di Indonesia ini diselenggarakan sampai, Jum’at (13/9), dengan tema besar “Bersatu Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan: Memajukan Transisi Energi untuk Indonesia Emas dan Emisi Nol Bersih.”

Forum ini berfungsi untuk memfasilitasi dialog, pertukaran ide, dan pemikiran inovatif untuk memajukan upaya transisi energi di Indonesia. Diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, GIZ Indonesia dan ASEAN, serta Institute for Essential Services Reform (IESR).

Dalam sambutan permbuka, Wakil Kepala Misi, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Thomas Graf, menyatakan perjalanan transisi energi Indonesia mendapat dukungan dan sokongan dari banyak negara, termasuk Jerman.

“Jerman termasuk negara yang berkomitmen menyediakan pendanaan transisi energi dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP). Sejauh ini, Jerman telah memberikan kontribusi sekitar US$ 1 miliar untuk proyek di JETP, dan sekitar US$ 2,4 miliar untuk memperkuat sektor energi yang berkelanjutan di Indonesia,” kata Thomas.

Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum, menyampaikan bahwa percepatan transisi energi berkeadilan menjadi kunci pencapaian Indonesia Emas 2045.

“Kita perlu mendorong proses transisi energi berkeadilan. Penyediaan listrik yang rendah karbon menjadi solusi untuk pembangunan regional. Membangun sistem transmisi yang andal dan mampu mengakomodasi energi terbarukan di luar Pulau Jawa merupakan hal penting untuk mendorong pemerataan,” jelas Ervan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru. Pada draft RUPTL Baptersebut akan menargetkan lebih dari 367 GW energi terbarukan pada tahun 2060, dengan porsi variabel energi terbarukan dengan penyimpanan energi mencapai 42 persen.

Sementara Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan terdapat empat faktor yang perlu ada untuk mempercepat transisi energi. Yaitu kebijakan yang mendukung investasi energi terbarukan, ketersediaan teknologi energi terbarukan, ketersediaan pendanaan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Pemerintah perlu tetap konsisten dan berusaha sekuatnya mengejar target bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025. Saat ini, salah satu strategi yang dikejar oleh pemerintah adalah penyelesaian Perjanjian Jual Beli Listrik untuk energi terbarukan antara pengembang dan PLN, serta percepatan implementasi PLTS atap. Dengan upaya-upaya ini diharapkan bisa mencapai target bauran energi terbarukan sebesar mungkin,” ungkap Fabby.

Kemitraan Indonesia-Jerman

Direktur Program Energi GIZ Indonesia/ASEAN, Lisa Tinschert, mengungkapkan bahwa ISEW 2024 menjadi momen penting untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Jerman, khususnya dalam bidang transisi energi yang berkelanjutan.

GIZ berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target energi terbarukan dan emisi nol bersih. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, adalah kunci dalam memastikan bahwa transisi ini berlangsung adil dan inklusif.

“ISEW menjadi bagian penting dalam 30 tahun kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Jerman, yang menyediakan dukungan teknis dan finansial untuk proyek energi terbarukan,” paparnya.

ISEW 2024 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menjadi forum pertemuan tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Jerman untuk mendukung transisi energi global dan nasional. Kedua, menjembatani pembuat kebijakan dengan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, generasi muda, dan pemangku kepentingan non-energi. Ketiga, meningkatkan kesadaran akan teknologi berkelanjutan di kalangan masyarakat, sektor swasta, dan komunitas.