Jenis Kebijakan dan Regulasi di Pertambangan

Kebijakan Umum

1. Kebijakan Nasional Pertambangan: Dokumen yang mengarahkan strategi dan tujuan pertambangan secara nasional, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Kebijakan Energi: Kebijakan yang mengatur produksi dan penggunaan energi, termasuk peran mineral dan bahan tambang dalam penyediaan energi.

Regulasi Teknis

1. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Standar untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di industri pertambangan, termasuk pelatihan, penggunaan alat pelindung diri, dan prosedur keselamatan.
2. Peraturan Lingkungan: Standar untuk mengelola dampak lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, kontrol pencemaran, dan reklamasi lahan.

Regulasi Ekonomi dan Sosial

1. Regulasi Royalti dan Pajak: Aturan mengenai kewajiban pembayaran royalti dan pajak oleh perusahaan pertambangan kepada pemerintah, serta cara pembagian hasil tambang untuk pembangunan daerah.
2. Peraturan Keterlibatan Masyarakat: Ketentuan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pertambangan dan memastikan manfaat sosial bagi komunitas.

Regulasi Administratif

1. Perizinan dan Izin: Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin eksplorasi dan eksploitasi, termasuk penilaian dampak lingkungan (AMDAL) dan perizinan terkait.
2. Regulasi Kegiatan Tambang: Aturan yang mengatur operasional sehari-hari di lokasi tambang, termasuk standar teknis dan operasional.