Diluncurkan, Peta Jalan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau •
PLTS Atap di lingkungan kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Jakarta, – Pemerintah terus mendorong penyelenggaraan dan pertumbuhan bangunan gedung hijau di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Peta Jalan Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH), yang digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sinergi antara tiga kementerian ini sejalan dengan upaya bersama menghadapi tantangan perubahan iklim dan memenuhi target pembatasan peningkatan suhu global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celcius. Peluncuran peta jalan ini bertepatan dengan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia, yang diperingati setiap hari Senin Pertama bulan Oktober.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menjelaskan peta jalan ini merupakan tindak lanjut komitmen pemerintah terkait penurunan emisi karbon secara nasional, menuju target capaian jangka panjang untuk mewujudkan Net Zero Emission (NZE) di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan UU 54 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2045 untuk melanjutkan penurunan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
“Bersamaan dengan peluncuran peta jalan ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri PUPR, Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar kerjasama dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan BGH dan konservasi energi di tingkat daerah oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,” ujar Agus dalam siaran pers yang diperoleh PETROMINER, Sabtu (12/10).
Nota Kesepahaman (MOU) ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.
“Peluncuran peta jalan ini dapat menjadi momentum awal penerapan praktik bangunan gedung hijau di Indonesia melalui penguatan sinergi lintas instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai salah satu upaya menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca pada subsektor bangunan gedung,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Menurut Basuki, sinergi ini memastikan bahwa setiap daerah mampu mengimplementasikan kebijakan yang tertuang dalam peta jalan secara optimal, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Sinergi pembinaan ini juga diharapkan dapat mengharmonisasikan upaya pengurangan emisi karbon di sektor bangunan dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga tercipta langkah yang terpadu dan konsisten secara nasional, mendukung pencapaian target emisi karbon rendah yang telah dicanangkan pemerintah.
Dia juga menjelaskan, peta jalan ini memuat rencana kerja terkait kebijakan, implementasi, peningkatan kapasitas, kesadaran publik, serta teknologi dan inovasi. Rencana-rencana kerja tersebut menguraikan kegiatan-kegiatan yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mendorong penyelenggaraan dan pertumbuhan bangunan gedung hijau di Indonesia.
