Jakarta,Berita,-Kontribusi perusahaan emas dan tembaga yang menambang emas dan tembaga di Grasberg, sangatlah penting untuk Indonesia. Kontribusi itu mulai dari penerimaan negara, penerimaan daerah sampai pada manfaat untuk masyarakat Papua. Hanya memang pengolahan dana bagi hasil untuk kesejahteraan rakyat Papua kurang optimal. Untuk itu, pemerintah daerah Papua Tengah yang baru mekar dan pemerintah kabupaten Mimika (daerah operasi) perlu lebih transparan dan akuntable menggunakan dana bagi hasil pengolahan tambang Grasberg untuk kepentingan rakyat Papua. Hal itu mengumuka dalam diskusi public dengan tema Kontribusi Freeport Indonesia Untuk Papua dan Nasional yang diselenggarakan pada Jumaat, 20 Desember, 2024.

Hadir sebagai pembicara Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi, Hashim Daeng Barang, Direktur Bilateral Kementerian Investasi yang sekaligus adalah putri Papua, Rini Modouw dan Pengamat Tambang dan Energi, Ferdy Hasiman.

Rini Modouw menjelaskan dana bagi hasil dari pengolaha tambang Freeport Indonesia yang dialokasikan pemerintah pusat ke Papua haruslah transparan dan akuntable. Dana bagi hasil diharapkan dapat membangun Papua, baik infrastruktur, pendidikan dan Kesehatan.

“Dana bagi hasil Freeport sangat besar, tetapi harus digunakan dengan benar oleh pemda di Papua. Jika tidak, Papua tetap daerah kaya Sumber Daya Alam tetapi rakyatnya miskin. Sekarang kan Freeport ini sudah bagian dari provinsi Papua Tengah, bukan Papua lagi, karena Papua sudah mekar jadi 5 provinsi. Saya barharap Papua tengah bisa gunakan dana bagi hasil dari Freeport ini benar-benar untuk kepentingan rakyat Papua”, ungkap Rini.

Rini mengatakan, sudah lama sekali Papua dan rakyat Indonesia berpolemik soal asas-manfaat pengolahan tambang Grasberg ke rakyat Papua dan Indonesia. Namun, yang belum kita tegaskan betul adalah bagaimana penggunaaan dana bagi hasil ke Papua. Apalagi kata Rini, tahun 2019, 10 persen saham Freeport sudah diserahkan ke pemerintah daerah Papua, baik provinsi maupun kabupaten Mimika. “Itu saham besar dan dividennya juga besar. Jika tak dikelolah dengan benar, Papua tentu tetap miskin”, lanjut Rini.

Sementara, Hashim Daeng menjelaskan Freeport Indonesia adalah salah satu tambang terintegrasi dari hulu (konsensi) sampai hilir (pembangunan smelter). Di hulu, tambang Grasberg adalah salah satu tambang paling canggih dan paling sulit di dunia. Sejak tahun 1971, Freeport memang telah menambang di open-pit di Earstberg (1971-1988/KK I ). Setelah penambangan Earstberg selesai, Freeport mulai menambang di Grasberg, t dan memproduksi 170.000-200.000 matrik ton tembaga per hari. Tahun 2019, tambang open-pit di Grasberg berada di titik puncak (usai).

“Setelah open-pit selesai tahun 2019, Freeport melanjutkan megaproyek di tambang underground (tambang bawah tanah). Untuk mencapai tambang ini anda harus melewati terowongan, jalan dari satu tingkatan menggunakan ekslator dan train. Ini tambang sangat luar biasa canggihnya dan hanya bisa dikerjakan penambang, sekelas Freeport McmoRRan yang memiliki kapasitas sumber daya manusia, teknologi canggih dan dana investasi besar”, terang Hashim.

Kementerian Investasi akan terus berdiskusi dengan kementerian ESDM untuk melahirkan kebijakan-kebijakan inovatif yang baik bagi perusahaan tambang dan juga menguntungkan masyarakat. Begitupun dengan Freeport katanya, akan terus dievaluasi dan memperhatikan masyarakat lingkar tambang jangan sampai ada kesan tak memperhatikan masyarakat.

Sementara Pengamat Tambang dan Energi Ferdy Hasiman menyebutkan Freeport Indonesia termasuk salah satu tambang paling potensial dan profit di dunua. “Menurut pengakuan Direktur Utama Freeport, Tonny Wenas, tambang underground sekarang ini memiliki luas sebesar 600-700 km dan sampai tahun 2041 bisa mencapai 1000 km. Ini tambang paling canggih, membutuhkan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia mumpuni”, ujar Ferdy.

Ferdy mengatakan, saat ini, Freeport sudah mendivestasikan 51 persen sahamnya ke perusahaan BUMN tambang, MIND ID dan 10 persen saham ke pemerintah daerah Papua (Provinsi Papua Tengah dan kabupaten Mimika). Setelah mengontrol Freeport, MIND ID menjadi salah satu perusahaan tambang paling. Indonesia mendapat manfaat besar dari bagi hasil dan dividen Freeport. MIND ID dan pemerintah telah mendapat dividen dari Freeport sebesar US$3,8 miliar atau di atas nilai beli saham Freeport sebesar US$4 miliar. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, pengembalian modal pemerintah dan MIND ID untuk mengakuisisi Freeport tahun 2021 tuntas.

Ferdy menghimbau agar ke depan Freeport tetap menjaga reputasinya di mata global. Maka, ke depan, di hulu (Grasberg) dan hilir (Smelter), pemerintah dan Freeport perlu meningkatkan terus kelestarian dan ekosistem alam agar menjaga pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi UUD’45. Limbah tailing harus dikelolah dengan baik. Pengolah sulfat, hasil olahan tembaga di smelter Manyar juga harus dijaga. Maka, menjalankan best practice mining adalah imperatif penting bagi Freeport untuk bertahan.

Sebagai catatan saja, Freeport mempekerjakan 30.004 tenaga kerja per tahun 2014. Dari total itu, 21.462 pekerja (atau 72 persen) adalah warga non-Papua, sebanyak 7.772 pekerja (atau 26 persen) adalah warga asli Papua dan 770 pekerja (atau 2 persen) adalah pekerja asing. Selain pekerja, Freeport juga mengkaryakan 19.800 kontraktor per akhir 2015.