Presiden FSPPB, Arie Gumilar, beserta seluruh pengurus dan Ketua Umum Serikat Pekerja Konstituen menyatakan dukungan penuh terhadap visi Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam sektor energi guna percepatan terwujudnya Swasembada Energi Nasional.

Jakarta, Petrominer – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kendali langsung PT Pertamina (Persero) demi efisiensi dan percepatan swasembada energi. Pasalnya, Namun, sejak bertransformasi menjadi Holding-Subholding pada tahun 2021 lalu, Pertamina dinilai kehilangan kekuatannya sebagai penggerak utama Kedaulatan Energi Nasional.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengatakan pengembalian Pertamina ke bentuk asalnya sebagai Perusahaan Negara yang langsung berada di bawah kendali Presiden merupakan langkah strategis. Hal ini sejalan dengan semangat Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional. Langkah ini juga akan mendorong efisiensi biaya, meningkatkan kinerja perusahaan, serta berkontribusi pada kemajuan negara.

“Dengan kembali di bawah kendali Presiden, harga bahan bakar minyak (BBM) diharapkan dapat ditekan secara signifikan, distribusi BBM menjadi lebih merata, dan kinerja Pertamina secara keseluruhan akan meningkat. Selain itu, reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir bakal meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban perusahaan terutama dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas,” ungkap Arie dalam siaran pers yang diterima PETROMINER, Jum’at (21/2).

Dia menjelaskan, sejak didirikan tahun 1959, Pertamina menjadi perusahaan negara yang bergerak di bidang energi, melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) dengan operasi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selanjutnya, dinamika politik dan perubahan kebijakan di Indonesia turut mempengaruhi transformasi yang terjadi di tubuh Pertamina.

Dalam perjalanannya, Pertamina telah mengalami setidaknya tiga kali transformasi besar. Pada awalnya sebagai Perusahaan Negara (1959-2003), lalu berubah menjadi Perseroan Terbatas (2003-2021), dan terakhir menjadi Holding-Subholding (2021-sekarang).

Namun, sejak transformasi terakhir ini, Pertamina dinilai kehilangan kekuatannya sebagai penggerak utama Kedaulatan Energi Nasional. Berbagai isu besar pun muncul, mulai dari harga BBM yang tidak terkendali hingga kesulitan dalam mewujudkan kemandirian energi.

“Hal ini menjadi tantangan serius bagi Pertamina maupun Pemerintah, terutama setelah status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas,” tegas Arie.

Menurutnya, pengembalian Pertamina ke bentuk asalnya sebagai Perusahaan Negara yang langsung berada di bawah kendali Presiden merupakan langkah strategis. Langkah ini juga akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan kembali menjadi Perusahaan Negara yang berada langsung di bawah kendali Presiden, Pemerintah akan lebih mudah dalam mengawasi dan mengarahkan Pertamina dalam menjalankan penugasan pengelolaan energi, yang merupakan kebutuhan fundamental bangsa. Peningkatan produksi dan lifting migas nasional serta penyediaan BBM akan lebih optimal, harga BBM dapat lebih terkendali, distribusi energi akan lebih merata, serta kinerja operasional Pertamina secara keseluruhan akan meningkat.

Arie menyatakan reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban perusahaan terutama dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas. Selain itu, langkah ini akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia.

“FSPPB meyakini bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan prioritas utama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. FSPPB siap mengawal dan mendukung penuh proses transformasi ini hingga terealisasi,” tegasnya.

FSPPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk cendekiawan, akademisi, serta seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama mendukung upaya pengembalian Pertamina sebagai Perusahaan Negara Terintegrasi Hulu-Hilir di bawah kendali Presiden. Dengan demikian, Kedaulatan Energi Nasional dapat terwujud demi kemandirian dan kemajuan bangsa.

“FSPPB berharap dukungan serta partisipasi aktif dari semua pihak untuk mewujudkan visi besar ini. Mari bersama-sama membangun Pertamina yang kuat, mandiri, dan berdaulat demi masa depan energi Indonesia yang lebih baik,” ungkap Arie.