Peristiwa kebakaran di salah satu lokasi ilegal drilling.

Jakarta, – Asosiasi Perusahaan Migas Indonesia (ASPERMIGAS) menilai masalah pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang semakin meluas di Indonesia memerlukan langkah konkret dan kerjasama lintas sektor. Pasalnya, kegiatan ilegal tersebut diyakini telah menyebabkan kerugian negara sampai puluhan triliun rupiah pertahunnya, kematian dari kecelakaan yang terjadi, serta kerusakan lingkungan yang substansial.

“Tidak hanya itu, kegiatan illegal ini juga dapat berdampak terhadap iklim investasi dan mempersulit usaha pemerintah dalam memenuhi swasembada energi seperti yang ditargetkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Ketua Umum ASPERMIGAS, Mustiko Saleh, Kamis (21/11).

Menurut Mustiko, ASPERMIGAS telah mengusulkan beberapa langkah strategis untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya dengan mengajak para stakeholder membahas solusi untuk pemberantasan ilegal drilling, sebagai bagian dari usaha percepatan menuju swasembada energi.

“Dalam waktu dekat, tepatnya pada Januari 2025, kami berencana mengundang berbagai stakeholder untuk duduk bersama dan mencari solusi. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, butuh keterlibatan semua, dari pemerintah hingga masyarakat,” tegasnya.

Mustiko mengatakan rencana pertemuan ini merupakan bagian dari upaya ASPERMIGAS untuk menyusun solusi jangka panjang yang mampu memberantas praktik pengeboran minyak ilegal di Indonesia.

Penegakan Hukum

Sekretaris Jenderal ASPERMIGAS, Elan Biantoro, menyebutkan salah satu solusi yang diusulkan oleh ASPERMIGAS adalah pembentukan badan khusus. Badan ini akan melibatkan berbagai instansi, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, KPK, serta Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta dipimpin oleh aparat penegak hukum yang melapor langsung ke Bapak Presiden.

“Dengan koordinasi lintas instansi ini, kita bisa melakukan penanganan dari hulu ke hilir, mulai dari pelaku lapangan hingga jaringan yang lebih besar di belakangnya secara lebih efektif,” ujar Elan.

Dia menegaskan, penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Pemerintah jangan setengah-setengah melakukan penindakan terhadap mereka yang terlibat.

“Kita tidak bisa setengah-setengah dalam hal ini. Hukuman yang berat harus dijatuhkan kepada mereka yang terlibat, termasuk pemodal dan oknum yang melindungi aktivitas ilegal ini,” ungkapnya.

Selain penegakan hukum, ASPERMIGAS juga menekankan pentingnya solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Banyak penduduk di sekitar lokasi pengeboran ilegal terlibat dalam aktivitas ini karena kurangnya alternatif pekerjaan.

“Kami di ASPERMIGAS percaya bila penegakan hukum berjalan lancar program pemberdayaan ekonomi yang nyata akan bisa terlaksana secara effektif sehingga dapat membantu masyarakat lokal lepas dari jeratan ilegal drilling secara permanen,” ujar Elan.

ASPERMIGAS pun mengusulkan program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja baru yang dapat memberikan alternatif yang layak bagi masyarakat. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ASPERMIGAS. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, yang selama ini sulit dilakukan di lapangan.

“Kami ingin memanfaatkan teknologi drone dengan sensor khusus untuk memantau aktivitas pengeboran ilegal secara real-time. Ini akan memberi kami keunggulan dalam mendeteksi lokasi sumur ilegal di wilayah terpencil, sehingga intervensi bisa dilakukan lebih cepat,” paparnya.