Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, didampingi Wakil Direktur Utama, Wiko Migantoro, dalam Rapat Dengar Pendapar (RDP) perdana dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI, Selasa (3/12).

Jakarta, – PT Pertamina (Persero) berkomitmen menyelaraskan program kerjanya dengan misi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut ditegaskan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam Rapat Dengar Pendapar (RDP) perdana dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI, Selasa (3/12).

“Visi dan misi Pertamina kami selaraskan dengan misi Asta Cita, yakni poin 2 kemandirian energi dan poin 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah,” jelas Simon usai memperkenalkan seluruh Direksi Pertamina baik Holding, Subholding serta Anak Perusahaan Pertamina Group.

Dalam mendukung program swasembada energi, menurutnya, Pertamina akan menjalankan berbagai program strategis. Mulai dari peningkatan lifting migas, pembangunan infrastruktur gas, pembangunan kilang domestik, pengembangan energi hijau, hingga hilirisasi industri domestik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, mengatakan Pertamina berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional sekaligus berkontribusi kepada negara dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.

“Bisnis Pertamina terintegrasi dari hulu ke hilir dan berfokus pada upaya untuk memastikan ketersediaan energi nasional,” ujar Wiko.

Dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, ungkapnya, Pertamina terus meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas). Pada periode 2020–2023, produksi migas Pertamina tumbuh sebesar 7 persen per tahun. Secara nasional, Pertamina berkontribusi dari hulu migas sebesar 69 persen untuk minyak dan 34 persen gas.

Wiko menambahkan, untuk mendistribusikan energi di hulu migas ke seluruh Indonesia, Pertamina memiliki Subholding Gas dan Commercial & Trading. Subholding Gas Pertamina memiliki jaringan pipa transmisi sepanjang 5.900 km dan pipa distribusi 27.000 km. Sedangkan Subholding Commercial & Trading Pertamina memiliki jaringan BBM hingga mencapai 15.000 retail poin.

Distribusi energi ke seluruh Indonesia secara merata juga didukung Subholding Integrated Marine Logistics. Hal ini untuk memperkuat rantai suplai dari hulu hingga ke konsumen.

Menurut Wiko, Pertamina juga telah menerapkan sistem digital secara solid dari hulu ke hilir. Pertamina telah menuntaskan digitalisasi penyaluran solar sebesar 100 persen, sedangkan Pertalite terus berproses begitu juga dalam penyaluran LPG.

“Dengan digitalisasi, penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran,” paparnya.

Di akhir rapat, pimpinan Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulistio, yang membacakan kesimpulan rapat menyampaikan bahwa Komisi VI mendukung program kerja strategis Pertamina beserta Subholding tahun 2025. Tentunya, ini dalam rangka mendukung tercapainya swasembada energi nasional.

Komisi VI juga mendorong Pertamina untuk memastikan distribusi dan keterjangkauan, memperbaiki sistem distribusi BBM dan gas bersubsidi, menjaga kualitas BBM, melaksanakan transformasi bisnis secara berkelanjutan, dan mempercepat proses transisi energi baru terbarukan.