Pendanaan iklim: Meregangkan batasan keuangan Islam – Academia
keuangan syariah berada di persimpangan perubahan iklim. Sebagai konteksnya, meski menikmati pertumbuhan yang konstan dan dengan ukuran pasar yang sudah mencapai US$3 triliun secara global (ADB, 2022), sebagian besar lembaga keuangan Islam besar di dunia mendapat manfaat dari ekonomi fosil. Di sisi lain, dunia sedang menuju ke arah yang berbeda dengan dunia usaha yang berfokus pada isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Negara asal dari empat bank Islam global terbesar, Al Rajhi dari Arab Saudi, Dubai Islamic Bank, NBD Emirates dan Kuwait Finance House adalah negara yang kaya akan minyak. Lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung atau tidak langsung bergantung pada pendapatan minyak untuk pertumbuhan bisnis mereka.
Hal serupa juga terjadi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia yang juga terpapar pada aktivitas ekonomi berbasis fosil, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil. Portofolio bank syariah di sektor pertambangan dan energi terbatas. Misalnya, pembiayaan perbankan syariah di sektor pertambangan hanya sebesar Rp 9,11 triliun ($587 juta) pada tahun 2022, sementara perbankan nasional memberikan hingga Rp 237,39 triliun ke sektor pertambangan yang didominasi oleh batu bara.
Konsensus UEA, salah satu hasil Conference of Parties atau pertemuan COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), mendesak sektor swasta, khususnya lembaga keuangan, untuk memainkan peran lebih besar dalam pendanaan iklim. Laporan ini menekankan bahwa dukungan keuangan untuk aksi iklim harus lebih tersedia, dapat diakses, dan terjangkau, serta memastikan investasi iklim dipandang sebagai peluang ekonomi.
Salah satu peluang tersebut adalah pendanaan transisi energi, yang sangat penting dalam mengurangi emisi karbon hingga nol, terutama dengan menjaga suhu global pada tingkat saat ini. Negara-negara yang berpartisipasi telah menetapkan target emisi nol karbon mereka sendiri. Indonesia misalnya, memiliki target nol emisi yang ingin dicapai pada tahun 2060.
Dengan tujuan ambisius tersebut, negara-negara harus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Meskipun negara-negara maju mungkin berjanji untuk mendukung negara-negara berkembang dengan program bantuan, sumber daya domestik di negara-negara berkembang juga harus dioptimalkan. Akibat dari tidak adanya tindakan terlalu besar. Sebuah perkiraan menunjukkan bahwa jika negara-negara tidak mengambil tindakan bersama-sama, pada tahun 2100, permukaan air laut bisa naik sebesar 130 sentimeter.
Setiap Kamis
Perkiraan kenaikan ini akan menenggelamkan banyak wilayah pesisir di seluruh dunia secara drastis. Negara dengan ketinggian lebih rendah, seperti Maladewa dengan ketinggian rata-rata 1,5 meter, akan berisiko lebih tinggi. Jika situasi seperti ini terjadi, dampaknya juga akan lebih buruk bagi Indonesia, yang menurut sebuah penelitian (Hooijer & Vernimmen, 2021), memiliki luas daratan terluas di bawah 2 m di atas permukaan laut.