Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (Fachry Latief/Petrominer)

Jakarta, Petrominer – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). RPP ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR, Senin (3/2).

Bahlil menjelaskan, RPP KEN ini merupakan hasil penyelarasan dengan kebijakan dan program Kabinet Merah Putih periode 2025-2029, serta telah mengakomodasi target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Salah satu fokus utama dalam penyusunan RPP KEN adalah memastikan keselarasan antara Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Kami telah bekerjasama kurang lebih dua minggu agar kebutuhan per kapita terhadap listrik bisa mencerminkan di angka 8 persen. Bapak Presiden telah menyetujui melalui surat persetujuan yang telah ditandatangani pada 17 september kemarin,” ungkapnya.

Perubahan ini didasarkan pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), DEN, dan INDEF yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat tercapai dengan kontribusi dari berbagai sektor. Mulai dari industri pengolahan, pertanian, konstruksi, ekonomi digital, pariwisata, transportasi, industri makanan dan minuman, hingga jasa keuangan.

Menurut Bahlil, RPP ini disusun dengan mempertimbangkan peran penting Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam mencapai target net zero emission pada tahun 2060. RPP KEN menargetkan penggunaan EBTKE minimal 60-70 persen pada periode 2025-2040, sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjadikan Indonesia pemimpin dalam energi hijau.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan implementasi RPP KEN tidak hanya fokus pada pencapaian target energi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. RPP KEN ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semoga RPP dapat berjalan dengan tetap memperhitungkan kedaulatan energi, harga terjangkau, dan tidak menyusahkan kita (masyarakat),” ujar Bahlil.