Begini Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Masyarakat •

Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, Prof. Ariawan Gunadi.

Jakarta, – Wacana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang bakal membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perdagangan. Pasalnya, kebijakan ini juga bakal berdampak ke seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, Prof. Ariawan Gunadi, kenaikan PPN sebesar 1% berpotensi semakin mendorong inflasi. Meski begitu, dampaknya bisa merambat ke hampir semua harga produk dan aktivitasi jasa.

“Meskipun kenaikan tarif PPN hanya sedikit, namun dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa,” ungkap Ariawan, Jum’at (22/3).

Ariawan menyebutkan, sebuah studi yang dilakukan oleh Aaron yang diterbitkan oleh Ernst & Young pada tahun 2010 menunjukkan bahwa setiap 1% kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada kenaikan tingkat harga agregat kurang dari 1%. Kenaikan PPN juga akan menyebabkan peningkatan harga produk sehingga akan membuat barang dan jasa menjadi lebih mahal bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, adanya kenaikan PPN akan terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan tingkat konsumsi rumah tangga melemah. Penyebab utamanya adalah karena masyarakat merasa terbebani dengan peningkatan pajak yang harus mereka bayarkan sehingga mereka cenderung mengurangi pola konsumsi dan lebih memilih untuk menyimpan uang daripada mengeluarkannya untuk membeli barang dan jasa.

“Perlambatan dalam tingkat konsumsi ini kemudian berdampak secara luas pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan, karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2023 tumbuh 4,82% dan secara kumulatif mencapai sebesar 53,18% terhadap pertumbuhan PDB nasional berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik,” jelas Ariawan.

Tidak hanya itu, kenaikan PPN berpotensi mengganggu supply chain perdagangan. Kenaikan PPN akan menimbulkan efek domino terhadap kenaikan biaya yang diperlukan dalam proses distribusi dan mempengaruhi seluruh supply chain perdagangan, khususnya jika perusahaan mengalami kesulitan dalam menanggung biaya tambahan tersebut atau mengalami kesulitan dalam menaikkan harga produk dengan efisien kepada konsumen akhir.

“Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan dengan supplier serta distribusi produk secara keseluruhan. Kebijakan kenaikan PPN dapat memicu perubahan yang cukup substansial dalam cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan mitra bisnisnya karena sebagian perusahaan perlu mencari mencari supplier alternatif atau meninjau kembali kontrak kerja sama yang ada,” paparnya.

Lebih jauh lagi, Ariawan mengkhawatirkan kebijakan kenaikan PPN ini dapat berpotensi meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Alasannya, kenaikan PPN akan menyebabkan menurunnya penjualan barang dan jasa sehingga mempengaruhi penurunan kinerja perusahaan. Ketika kinerja perusahaan menurun, hal ini dapat mengakibatkan penurunan dalam penyerapan tenaga kerja bahkan terjadinya PHK dan meningkatkan angka pengangguran.

“Kebijakan kenaikan PPN harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap pasar tenaga kerja dan perekonomian secara holistik agar tidak menimbulkan gejolak yang dapat membahayakan kondisi dan keselamatan bangsa,” ujarnya.