Kemandirian Energi melalui Penguatan Rantai Pasok Industri Modul Surya •

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektar dan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 337 pekerja. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS ini mencapai 21.600 panel surya.

Jakarta, – Indonesia perlu membangun dan memperluas industri solar domestik berikut pengembangan sumber daya manusianya. Ini menjadi salah satu langkah konkret transisi energi demi mengatasi krisis iklim.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Indonesia Solar Summit (ISS) 2024, Rabu (21/08).

ISS 2024 merupakan bagian pra-acara  Indonesia Sustainability Forum 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta bermitra dengan RE100. Penyelenggaraan kali ini mengusung tema “Membangun Rantai Pasok PLTS Indonesia untuk Mempercepat Transisi Energi dan Mendukung Industri Hijau”.

“Pemerintah melalui PLN akan segera meluncurkan program pembangunan 60 GW energi terbarukan. Indonesia juga telah menandatangani kerja sama pengembangan energi terbarukan dengan Singapura dan telah menarik investasi di ekspor energi hijau, ladang PLTS, dan penyimpan energi baterai (Battery Energy Storage System, BESS),” ujar Luhut.

Menurutnya, hasil kerja sama dengan Singapura masing-masing menghasilkan investasi dari pengembang energi sebesar US$ 30-50 miliar, manufaktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar US$ 1,7 miliar, dan dari produsen baterai dan inverter sebesar US$ 1 miliar.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa PLTS akan menjadi salah satu sumber pasokan energi Indonesia yang utama untuk dekarbonisasi sektor energi mencapai net-zero emission (NZE) 2060. Apalagi, berdasarkan rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang disusun oleh Kementerian ESDM tahun 2023, kapasitas terpasang PLTS diperkirakan mencapai 410 hingga 460 GW sampai tahun 2060 untuk mencapai target NZE.

“Ini mengindikasikan adanya permintaan modul surya yang akan terus bertumbuh dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Karena itulah, untuk memenuhi kebutuhan modul surya untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di dalam negeri yang dapat mencapai puluhan gigawatt setiap tahunnya, Indonesia harus mampu memproduksi paling sedikit sel dan modul surya. Kehadiran industri ini juga harus ditopang dengan penguatan rantai pasok teknologi sel surya, yang semakin ke arah hulu yaitu polisilikon, ingot dan wafer, dan komponen lainnya terutama low iron tempered glass.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Aneka EBT dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Sahid Junaedi, mengatakan beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mencapai NZE adalah pemanfaatan energi baru terbarukan, phase down PLTU secara bertahap, elektrifikasi berbagai sektor, pemanfaatan advance teknologi seperti CCS/CCUS dan juga penerapan efisiensi energi. Selain itu, tambahan pembangkit listrik setelah tahun 2030 hanya berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan.

“Mulai tahun 2035 akan didominasi oleh variable renewable energy (VRE), salah satunya PLTS,” ujar Sahid.

Campur Tangan Pemerintah

Sementara Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan Pemerintah baru saja menerbitkan aturan mengenai relaksasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Langkah ini dapat menjadi peluang mendorong permintaan modul surya untuk proyek-proyek kelistrikan.

“Namun apabila peraturan ini tidak dikelola dengan baik, berpotensi menggerus daya saing modul surya lokal yang harus berkompetisi dengan modul surya impor yang lebih murah dan kualitas lebih baik,” ungkap Fabby.

Untuk itu, menurutnya, Pemerintah perlu membantu produsen modul surya lokal dengan memberikan bantuan modal, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk mengurangi biaya produksi sehingga dapat bersaing dengan modul impor. Selain itu, perlu regulasi untuk menciptakan pasar domestik yang khusus (dedicated) untuk menyerap produksi mereka, sembari bekerja sama dengan produsen global untuk transfer teknologi.

Fabby juga menegaskan bahwa Pemerintah perlu campur tangan untuk mengatasi tantangan pembangunan rantai pasok industri PLTS. Pasalnya, pengeluaran modal (capital expenditure) untuk membangun rantai pasok polysilicon, wafer, sel dan modul surya bisa mencapai US$ 170-190 juta per Gigawatt (GW) kapasitas.

Dia menilai, untuk menarik investor dengan nilai investasi yang terbilang besar dan risikonya, pemerintah harus dapat merumuskan paket kebijakan dan insentif, baik pada di sisi industri dan penciptaan permintaan domestik.

Secara strategi, IESR menyarankan agar Pemerintah di periode tahun 2024-2029 perlu mencapai empat poin berikut. Pertama, pabrikan modul surya domestik menggunakan sel surya produksi dalam negeri. Kedua, komponen pendukung untuk sistem PLTS dapat diperoleh dari industri domestik. Ketiga, produk modul surya domestik yang memiliki daya saing dari segi harga, kualitas, dan bankability untuk international project finance. Keempat, kemandirian rantai pasok komponen PLTS. Kelima, menjadi produsen komponen pendukung yang memiliki pangsa pasar global.