Kepala BPH Migas: BBM Satu Harga Wujudkan Keadilan Sosial •

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Sumba Timur, – Keadilan mengakses energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), harus dinikmati oleh masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Karena itulah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya mengawal program BBM Satu Harga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Program BBM Satu Harga yang dikawal BPH Migas diharapkan memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat menikmati harga BBM sama seperti harga BBM di Pulau Jawa. Sehingga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dapat terwujud,” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, usai mengikuti Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas bersama DPR RI, Selasa, (4/7).

Untuk wilayah Nusa Tenggara, menurut Erika, sudah terbangun 75 penyalur. Sebanyak 47 penyalur di antaranya berlokasi di Nusa Tenggara Timur dan 2 Penyalur di Sumba Timur.

“Untuk rencana pembangunan tahun 2023 hingga 2024, akan dibangun 2 titik lagi, yaitu di Kecamatan Tabudung dan Kecamatan Paberiwai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menegaskan pentingnya pengawasan subsidi BBM oleh berbagai pihak.

“Kami juga melihat pentingnya subsidi tepat untuk terus diawasi, baik oleh kami sendiri BPH Migas, maupun juga oleh Pertamina. Termasuk juga bekerja sama tentu dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” ucap Saleh.

Keselamatan Kerja

BPH Migas mengapresiasi badan usaha yang terus melakukan peningkatan kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja atau Health and Safety, Security Environment (HSSE). Upaya mitigasi potensi kecelakaan kerja pada industri minyak dan gas bumi (migas) sangat dibutuhkan.

“Ada program dan harus dijalankan secara rutin. Ini memang menjadi kewajiban. Apalagi kemarin ada kejadian-kejadian (terkait keselamatan dan keamanan kerja). Agar badan usaha waspada,” tegas Erika.

Menurutnya industri sub sektor migas rentan dan memiliki potensi kecelakaan kerja, untuk itu sangat penting dilakukan pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Keberlangsungan perusahaan itu salah satu backbone (kekuatannya) ada di HSSE. Pembelajaran itu juga bagaimana pencegahan harus dilakukan. Upaya pencegahan adalah hal yang bagus,” tegas Erika.