Pemprov Riau Bentuk Satgas Percepatan Produksi dan Lifting • Petrominer
Gubernur Riau Abdul Wahid, didampingi Wakil Gubernur SF Haryanto, saat menerima cendera mata dari Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, CW Wicaksono.
Pekanbaru, Petrominer – Pemerintah Provinsi Riau dan SKK Migas sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) daerah percepatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi (migas). Satgas ini akan berkoordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk memastikan percepatan operasi migas di Riau.
Kesepakatan ini dicapai usai Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, CW Wicaksono, bersama para pimpinan KKKS Wilayah Riau melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (6/3). Rombongan diterima langsung Gubernur baru terpilih Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur SF Haryanto.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau mendengar langsung update kegiatan pengeboran capaian produksi dan lifting serta berbagai permasalahan yang berpotensi memperlambat proses pengeboran. Mulai dari masalah lahan hingga akses jalan yang tidak memadai.
Menurut Abdul Wahid, hambatan ini harus segera diatasi agar kegiatan operasional migas dapat berjalan lebih lancar. Salah satunya dengan pembentukan Satgas yang akan bekerja untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut dengan cepat dan efektif.
“Kita harus mencari solusi bersama, karena Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ini penting untuk Provinsi Riau. Jika operasional terhambat, tentu akan berdampak pada pendapatan daerah,” tegasnya.
Kepala SKK Migas Sumbagut mengapresiasi hasil pertemuan ini dan menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus segera dieksekusi.
“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan langsung Gubernur dengan membentuk satgas di daerah. Hal ini sejalan dengan Satgas nasional yang dikomando Menteri ESDM yang secara ketat menaruh perhatian terhadap produksi migas nasional,” ungkapnya.
Wicaksono berharap, dengan adanya satgas ini nantinya kendala di lapangan dapat diatasi lebih cepat melalui aksi langsung dan kebijakan strategis yang dibutuhkan di lapangan. Dengan begitu, industri hulu migas di Riau dapat terus berkontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional.
“Semoga langkah-langkah yang telah disepakati dalam pertemuan ini bisa segera direalisasikan untuk mendukung kelancaran operasi migas di Riau,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dia pun berharap agar semua pihak dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan ini. Hariyanto juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan migas, dan stakeholder lainnya demi kepentingan bersama.
“Harapan kami kedepan, kita saling bersinergi terhadap kerja ini, kami akan bantu segala kendala yang ada selama ini,” ujarnya.
Berdasarkan data SKK Migas, Provinsi Riau saat ini kembali menjadi backbone produksi migas dengan capaian produksi minyak sekitar 30 persen nasional dengan aktifitas pengeboran masif sebanyak 606 sumur pengeboran, yang mencapai sekitar 60 persen target nasional.